Kemenkumham Sumbar Usulkan 73 Napi Terima Remisi Natal

PADANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan sebanyak 73 narapidana memperoleh remisi khusus Natal 2021.

“Ada 73 narapidana yang kami usulkan ke Kemenkumham RI sebagai penerima remisi khusus Natal 2021, ” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang, Jumat.

Baca juga: Wagub sampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terkait RAPBD 2022

Ia menjelaskan remisi Natal merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan Kristiani untuk mendapatkan remisi pada hari besar agamanya.

Menurut dia, remisi tersebut diberikan kepada para narapidana yang dinilai telah berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan sebagai penerima remisi.

Baca juga: Coreng Marwah Minangkabau, DPRD Sumbar Bakal Bahas Maraknya Kasus Pelecehan Seksual

“Pengurangan masa hukuman yang diterima narapidana bervariasi, mulai dari 15 hari hingga satu bulan 15 hari, ” katanya.

Jika menilik data, narapidana yang paling banyak diusulkan untuk menerima remisi adalah Lapas Klas II A Muaro Padang sebanyak 29 orang dan Rutan Padang sebanyak 11 orang.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mahyeldi Belum Buka Suara Soal Tambang Emas Ilegal di Pasaman

Ia mengatakan penyerahan remisi akan dilakukan secara resmi pada Sabtu (24/12) di tiap-tiap lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

Saat ditanya tentang dasar aturan yang digunakan untuk pemberian remisi narapidana kasus narkoba, korupsi, dan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, ia mengatakan masih menggunakan aturan lama.

Baca juga: Gagal Capai Target, Gubernur Sumbar Tetap Apresiasi Perjuangan Atlet di PON 2021 Papua

Karena diketahui Peraturtan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan itu telah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2021.

“Untuk saat ini masih menggunakan aturan lama (PP Nomor 99 Tahun 2012), jika nanti aturan baru sebagai penggantinya telah keluar maka akan kami ikuti dan laksanakan, ” katanya.(**) 

Baca juga: Wakil Bupati : Dewan Pengawas Miliki Peran Penting Dalam Menjalankan Good Coorporate Governance