DPRD Minta Pemprov Sumbar Serius Urus Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang- Pekanbaru

SUMBAR, - Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muzli M Nur meminta Pemprov Sumbar serius untuk mengurus pembebasan lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru.

"Jelas pembangunan ini terkendala akan pembebasan lahan yang tak kunjung usai. Ini butuh kerja keras eksekutif dalam merealisasikannya, " katanya, Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Pemkab. Pasaman Laksanakan Rakor dan Sosialiasi Pelaksanaan dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020

Menurutnya, kewenangan pembebasan lahan memang ada di pemerintah kota dan kabupaten. Namun, Pemprov Sumbar memiliki kewajiban berkoordinasi agar pembangunan ini dapat dimulai kembali.

"Pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Sumbar dan hendaknya ada keseriusan terhadap kelanjutan proyek ini, " katanya.

Baca juga: Akhiri Masa Jabatan, Bupati Pasaman Kunker dan Silaturahmi Ke Tiap Kecamatan

Ia mengakui pembebasan lahan di Sumbar sangat berbeda dengan Riau karena tanah di Sumbar dimiliki ulayat sehingga pembebasannya agak rumit.

Tentu kondisi ini berbeda karena tanah di Riau banyak tanah negara yang dikelola swasta dalam bentuk HGU sehingga dalam pembebasan tak rumit seperti di sini.

Baca juga: Kecam Kekerasan Seksual pada AnakWako Hendri Septa Geram, Jangan Sampai Terjadi Lagi!

"Kita melihat gubernur sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di tingkat dua, ada kemajuan namun ini harus terus dikejar agar cepat selesai, " kata dia

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru di ruas Padang - Sicincin ditargetkan selesai tahun 2023.

Baca juga: Meski Pandemi COVID-19, PPL Tetap Didorong Maksimal Bina Petani

Pihaknya tidak mendapatkan informasi terkait penundaan penyelesaian tol Padang Pariaman-Sicincin dan sampai sekarang PT Hutama Karya kata dia masih melanjutkan pembangunan.

"Terakhir pada rapat tol saya dengar Hutama Karya tetap mengerjakan, terus tahun ini juga dapat anggaran untuk pembebasan lahan, " katanya. (*) 

Baca juga: Cegah Diskriminasi Hak Anak, DP3AP2KB Provinsi Sumbar Sosialisasi GN-AKSA di Pasaman